Usai Mimpi Naik Kereta Bersama, Lewat Buku SBY Kirim Kode Keras Buat Mega dan Jokowi
WJtoday, Bandung - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tidak masalah apabila Presiden Jokowi tidak menyukai Anies. Menurutnya hal itu adalah haknya.
SBY mengungkapkan hal tersebut dalam buku yang berjudul Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi.
'Tidak menjadi soal kalau Pak Jokowi tidak suka dengan Pak Anies Baswedan. Itu hak beliau. Tidak ada yang boleh melarang dan tidak boleh pula Presiden kita disalahkan," ungkap SBY pada buku tersebut.
SBY juga mengungkapkan Jokowi bisa saja menjegal Anies maju di Pilpres 2024 dengan menetapkannya sebagai tersangka.
"Kalau memang secara hukum Anies terbukti bersalah, rakyat bagaimanapun mesti menerimanya. Tetapi, kalau sebenarnya tidak bisa dibuktikan secara hukum bahwa ia bersalah, maka hal ini akan menjadi kasus yang serius," tulis SBY.
SBY lantas berharap Presiden Jokowi tidak melakukan hal tersebut demi mencegah seseorang maju dalam kontestasi Pilpres.
"Masalah akan menjadi sangat serius kalau secara pribadi Presiden Jokowi memang terlibat dalam hal ini. Sebagai seorang sahabat, saya sungguh berharap beliau tidak melakukannya," ujar SBY.
SBY juga mengimbau supaya Presiden Joko Widodo tak gunakan fasilitas negara untuk mendukung calon presiden tertentu dalam Pilpres 2024.
SBY mengaku tidak mempermasalahkan pilihan politik yang dilakukan Presiden Jokowi, tetapi ia menekankan untuk tidak menggunakan fasilitas negara demi politik.
"Jika untuk menyukseskan 'jago' yang didukungnya Presiden Jokowi melakukan kerja politik, menurut pendapat saya itu juga tidak keliru. Tentu dengan catatan beliau tidak menggunakan sumber daya negara untuk menyukseskan kandidat yang dijagokannya itu," ungkap SBY dalam buku Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi.
SBY menilai dengan penggunaan fasilitas negara maka akan membuat pertarungan politik menjadi tidak adil dan jujur. Hal itu juga bertentangan dengan etika politik dan aturan hukum.
"Sebagai contoh jika lembaga intelijen (BIN), Polri, TNI, Penegak hukum, BUMN dan perangkat negara yang lain itu digunakan, jelas merupakan pelanggaran undang-undang yang serius karena bakal membuat Pilpres mendatang tidak lagi jujur dan adil," tulisnya.
Presiden RI ke-6 itu juga mengungkapkan dalam hal pencalonan Pilpres 2024, semua orang memiliki hak yang sama sehingga tidak boleh ada yang dijegal oleh campur tangan kekuasaan.
Buku tersebut tidak dijual untuk umum, hanya diberikan kepada kader Partai Demokrat sebagai bahan pembelajaran kepemimpinan.***
