Yamagami Didakwa Atas Tuduhan Pembunuhan Shinzo Abe dan Pelanggaran UU Senjata Api

Yamagami Didakwa Atas Tuduhan Pembunuhan Shinzo Abe dan Pelanggaran UU Senjata Api

WJtoday, Jepang - Jaksa penuntut Jepang, mendakwa pria yang diduga membunuh mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, Tetsuya Yamagami, dengan tuduhan pembunuhan dan juga pelanggaran undang-undang senjata api, Jumat (13/1/2023), di Kantor Kejaksaan Negeri Nara menjelaskan.

Dakwaan dikeluarkan setelah penyelesaian evaluasi psikiatri yang berjalan sekitar enam bulan, menurut media lokal.

Dalam kejahatan yang mengejutkan dunia, Yamagami ditangkap di tempat pada 8 Juli setelah diduga menembak Abe dengan senjata api buatan tangan saat mantan perdana menteri tersebut sedang berpidato dalam sebuah kampanye pemilihan di Nara.

Dia dilaporkan menyimpan dendam terhadap Gereja Unifikasi yang membuat keluarganya miskin dan berkata bahwa kelompok tersebut membujuk ibunya untuk menyumbang sekitar 100 juta yen (sekitar Rp11,8 miliar).

Dia menyalahkan Abe karena mantan perdana menteri tersebut mempromosikan organisasi keagamaan tersebut.

Gereja Unifikasi didirikan di Korea Selatan pada 1954 dan organisasi tersebut terkenal akan pernikahan massalnya. Organisasi tersebut mengandalkan pengikutnya dari Jepang sebagai sumber penghasilan yang penting.

Pembunuhan tersebut menyoroti bukti yang menunjukkan hubungan dalam yang telah berlangsung lama di antara gereja tersebut dan para anggota parlemen Partai Demokrat Liberal (LDP) di Jepang.

LDP telah menyangkal adanya hubungan organisasional dengan gereja tersebut, tetapi mengakui bahwa banyak anggota parlemen memiliki hubungan dengan kelompok keagamaan tersebut.

Tingkat persetujuan untuk pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida telah jatuh ke rekor terendah di tengah terkuaknya hubungan antara gereja tersebut dengan banyak anggota parlemen LDP.

Kishida menggantikan menteri-menteri yang memiliki hubungan dengan gereja itu pada Agustus dan kemarahan atas hal tersebut memaksa pengunduran diri menteri revitalisasi ekonomi pada Oktober.

Pada November, Jepang meluncurkan investigasi terhadap gereja tersebut sehingga mengancam status hukumnya setelah pembunuhan Abe.***