KALEIDOSKOP 2022

Kaleidoskop Politik 2022: Gaduh Presiden 3 Periode, Penundaan Pemilu, Anies Capres NasDem

Kaleidoskop Politik 2022: Gaduh Presiden 3 Periode, Penundaan Pemilu, Anies Capres NasDem
Lihat Foto

WJtoday, Bandung - Wacana jabatan presiden 3 periode menjadi salah satu isu yang banyak menyedot perhatian publik di tahun 2022. Gaduh wacana terebut berbarengan pula dengan isu penundaan Pemilihan Umum 2024. 

Selain itu ada juga deklarasi Partai NasDem mengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024.

Wacana masa jabatan presiden tiga periode terus bergulir sepanjang tahun 2022. Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua, isu tersebut setidaknya telah mengemuka sebanyak empat kali. 

Wacana itu dimunculkan oleh sejumlah pihak, mulai dari jajaran menteri, elite partai politik, hingga yang terbaru oleh para pendukung Jokowi. Respons Jokowi dalam empat kali wacana ini pun tak selalu sama.

Suara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan juga kerap digaungkan oleh sejumlah elite pemerintahan. Salah satunya, adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau tiba-tiba nanti ada yang bilang kita rakyat minta begini-begini, DPR proses, parpol, berproses segala macam, sampai di MPR karena keadaan situasi... Kita tunda sehari, setahun, atau dua tahun, tiga tahun, itu sah-sah saja," ujarnya beberapa waktu lalu.

Selain Luhut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahaladia pun ikut berkomentar terkait wacana perpanjangan tiga periode.

Namun Jokowi mengaku kesal dengan adanya wacana Presiden 3 periode, apalagi saat ini muncul dirinya disodor-sodorkan menjadi Cawapres di Pilpres 2024 mendatang.

“Kalau (wacana) nggak dari saya, saya ndak mau nerangin, itu saja,” kata Joko Widodo, Jumat (16/9).

Ia kecewa dengan adanya wacana dirinya dijodoh-jodohkan menjadi Cawapres 2024. Ia bertanya, siapa yang berbuat ulah dengan adanya wacana itu. “Itu dari siapa?,” tegasnya.

Isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali bergulir sejak tahun 2021. Ini menyusul pernyataan mantan Ketua MPR Amien Rais yang menyebut ada skenario mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal masa jabatan presiden. 

Saat pertama kali muncul wacana penambahan masa jabatan pada 2019 lalu, Jokowi dengan tegas menolak. Kepala negara bahkan merasa ditampar dengan munculnya isu tersebut, dan menganggap orang yang melontarkan ide ini hanya ingin mencari perhatian dan berniat buruk.

Jokowi pun kembali bersuara keras. Ia menegaskan tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama 3 periode.

Penolakan penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode sudah disuarakan oleh pihak Istana Negara, mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga KSP Moeldoko.

Isu mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi hingga tiga periode yang terus digaungkan oleh sejumlah elite pemerintahan terus menuai polemik.

Merespons hal itu, baru-baru ini Jokowi melarang anak buahnya berbicara mengenai penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4) lalu.

Jokowi tak ingin menteri-menterinya turut menimbulkan polemik di masyarakat. Ia ingin seluruh Kabinet Indonesia Maju fokus bekerja.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan," katanya.

Selain Jokowi, penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden juga disuarakan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Ia mengklaim pemerintah tidak pernah berencana menunda pemilu ataupun memperpanjang masa jabatan presiden Jokowi.

"Pemerintah tidak pernah membicarakan sedikit pun tentang periode lah, tentang perpanjangan lah, no, never!" kata Moeldoko, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/4).

Gelombang demonstrasi mahasiswa pun digelar secara serentak di sejumlah wilayah Indonesia. Mereka menuntut elite politik menolak dengan keras penundaan pemilu 2024 maupun wacana perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen.

Seperti menjawab keresahan masyarakat mengenai adanya wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah tetap akan melaksanakan pemilu pada 14 Februari 2024.

Karena itu, Jokowi meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga mampu memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat, bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak pada 2024 tetap pada jadwal yang telah ditetapkan pemerintah bersama DPR, KPU, dan Bawaslu.

“Hari ini kita akan bahas secara lebih detail mengenai persiapan pemilihan umum dan juga pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024. Saya minta disampaikan kepada masyarakat, bahwa seluruh tahapan dan jadwal pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan,” kata Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat persiapan pemilu dan pilkada serentak yang disiarkan secara daring melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4).

Sekali lagi, Jokowi menegaskan, pemerintah akan tetap melaksanakan pemilu pada 14 Februari 2024 dan pilkada serentak pada bulan November 2024. 

“Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu, bahwa pemilu akan dilakanakan 14 Februari 2024,” ujarnya.

Anies Baswedan resmi dideklarasikan Partai NasDem sebagai bakal calon presiden 2024 pada Senin (3/10). Partai besutan Surya Paloh ini sebelumnya mengantongi tiga bakal capres, yakni Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo.

Anies dan NasDem langsung gencar bergerak menggelar sosialisasi yang dibungkus dalam safari politik. Mantan Menteri Pendidikan tersebut bersama partai pengusungnya sudah menyambangi sejumlah daerah di Indonesia.

Anies pertama kali menyatakan secara eksplisit dirinya siap maju sebagai capres 2024 pada medio September 2022. Dia mengatakan nihilnya kendaraan politik membuatnya memiliki ruang untuk berkomunikasi dengan semua parpol.

“Saya siap maju sebagai presiden jika ada partai yang menominasikan saya,” kata Anies, Kamis (15/9).

Anies menyebut hasil survei yang kerap memposisikan namanya dalam tiga besar capres sudah ada sebelum dia mulai berkampanye. Menurut dia, hasil survei ini bakal memberikan kredibilitas lebih baginya.

Surya Paloh mendapuk Anies sebagai capres 2024 usungan NasDem pada 3 Oktober 2022. Dia mengatakan telah menerima berbagai masukan, saran, serta berkontemplasi sebelum menjatuhkan pilihannya pada Anies.

“Kenapa Anies? Jawabannya adalah why not the best?” kata Surya dalam pidatonya di NasDem Tower, Jakarta Pusat.

Surya menyebut Anies merupakan sosok yang mampu meneruskan pembangunan di Indonesia. Ia juga menilai prinsip dan perspektif Anies sejalan dengan apa yang diyakini Partai NasDem.

Selain itu ada pula deklarasi capres dan cawapres Partai Solidaritas Indonesia. Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, dideklarasikan sebagai calon wakil presiden (cawapres) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk Pemilu 2024.

Oleh PSI, nama Yenny disandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diumumkan sebagai calon presiden (capres).

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyebut, Yenny dipilih karena kualitas kepribadiannya.

"Untuk calon wakil presiden, PSI memilih Zannuba Ariffah Wahid atau akrab dipanggil Mbak Yenny wahid. Kami menilai Mbak Yenny mempunyai kualitas pribadi mumpuni," kata Grace dalam konferensi pers, Senin (3/10).  ***