Lonjakan Harga Beras di Atas HET saat Pasokan Diklaim Aman?
WJtoday, Jakarta - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), mengungkapkan harga beras mengalami kenaikan hingga di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.
"Kalau beras IR II (IR 64) itu Rp 11.200an/kg itu kalau dulu Rp 9.800/kg itu sebelum Idul Adha, itu sebelum konflik beras. Beras muncul itu termasuk medium kalau tidak salah Rp 12.800an/kg. Kemudian yang dianggap premium itu beras sentra Rp 13.500 kalau pera IR 42 sekitar Rp 14.200/kg. Jadi memang naiknya jauh di atas HET," kata Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri, melalui keterangannya, dikutip Rabu (23/8/2023).
Selain itu, berdasarkan catatan Panel Harga Pangan milik Badan Pangan Nasional harga beras memang telah naik cukup signifikan. Saat ini harga premium kini di angka Rp 12.110 per kilogram (kg), sementara harga beras medium Rp 13.780/kg.
Jika ditarik ke belakangan sepekan lalu, harga beras medium hari ini naik dari Rp 12.030/kg. Kemudian harga beras premium juga naik dari pada 15 Agustus lalu Rp 13.680/kg.
Harga saat ini di atas HET yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras. Untuk Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi, HET beras medium senilai Rp. 10.900/kg sedangkan beras premium Rp. 13.900/kg.
Sementara itu, untuk Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan, HET beras medium sebesar Rp. 11.500/kg dan beras premium Rp.14.400/kg. Adapun zona 3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp. 11.800/kg, dan untuk beras premium sebesar Rp. 14.800/kg.
Produksi Padi Sedang Tidak Normal
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengakui memang terjadi kenaikan harga beras. Ia pun menyinggung kondisi produksi padi saat ini yang sedang tidak normal, namun dia enggan menyebut secara terang-terangan terkait produksi yang minim.
"Cadangan pemerintah itu paling bagus itu dari produksi dalam negeri, tetapi pada saat dalam negeri seperti hari ini, ini pilihannya kita mau penganekaragaman konsumsi atau satu lagi impor. Tinggal pilih aja, mau pilih harga tinggi, kita tidak melakukan importasi ya kita sama sama seperti hari ini, ya kuncinya ada di produksi," ujarnya.
Arief menuturkan itu sebabnya mengapa badan pangan telah menyiapkan pasokan cadangan pangan lebih awal seperti impor beras 2 juta ton di awal tahun. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga beras yang sulit dibendung.
"Jadi yang pertama ini kenapa Badan Pangan Nasional mulai dari awal tahun sudah mempersiapkan cadangan pangan pemerintah (CPP) itu ini maksudnya, banyak orang nggak paham. Jadi saat produksi semester kedua itu drop, kita sudah punya cadangan pangan, sehingga cadangan pangan pemerintah ini yang digunakan untuk intervensi," jelasnya.
Meski begitu, ia memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini sebanyak 1,6 juta ton. Dia mengatakan stok CBP tersebut dipersiapkan dalam rangka penyaluran bantuan pangan dan stabilisasi harga.
"Kami sampaikan bahwa stok beras di Bulog ada dan cukup untuk bantuan pangan dan stabilisasi harga, jumlah 1,6 juta ton beras secured sesuai arahan Bapak Presiden dalam ratas sebelumnya." ujar Arief, dalam keterangan tertulis.
Arief mengatakan, stok CBP ini akan terus bertambah seiring penyerapan gabah/beras yang terus dilakukan oleh Perum Bulog. Dengan stok beras yang tersedia tersebut, Arief meminta masyarakat untuk belanja bijak membeli bahan pangan secukupnya untuk keperluan sehari hari.
"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk belanja bijak sesuai keperluan dan stop boros pangan. Saya tegaskan bahwa stok beras yang ada di Perum Bulog aman dan cukup untuk keperluan bantuan pangan dan stabilisasi harga." ujarnya.
Arief mengatakan untuk meredam kenaikan harga beras, pihaknya terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh daerah dan secara rutin bersama Kementerian Dalam Negeri beserta K/L lainnya melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dalam rangka monitoring perkembangan inflasi pangan di seluruh wilayah.
Selain itu, demi menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah, Pemerintah akan segera kembali menggelontorkan bantuan pangan beras kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh provinsi.
Sama seperti bantuan beras tahap pertama yang berlangsung pada April - Mei 2023, bantuan pangan beras kali ini akan disalurkan selama tiga bulan pada bulan Oktober - Desember 2023 dengan volume masing-masing 10 kg beras.***
