Pimpinan TPNPB OPM Sebut Indonesia Tidak Berhak Memerdekakan Papua, Dia Hanya Satpam Amerika

WJtoday, Jakarta - Pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau disebut juga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), masih terus menyuarakan kemerdekaan Papua, bahkan sampai melakukan penyanderaan pilot Susi Air beberapa bulan lalu hingga saat ini.

Penyanderaan Kapten Pilot Philips Max Marten merupakan salah satu usaha dari TPNPB OPM dalam memperjuangan kemerdekaan Papua.

Akan tetapi pihak TPNPB OPM juga mengakui bahwa sebenarnya Indonesia tidak berhak memerdekaan Papua karena ada pihak lain yang berkuasa.

Hal tersebut diungkapkan oleh Jeffrey P Bomanak mengungkapkan bahwa sebenarnya Indonesia tidak berhak memerdekaan Papua karena ada pihak lain yang berkuasa di atas Tanah Papua.

Menurut Jeffrey yang merupakan ketua Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat -Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dua negara yang memegang peranan penting di Tanah Papua adalah Amerika dan Belanda.

Hal ini tidak lepas dari sumberdaya alam Papua yang salah satunya adalah emas.

“Buktinya sudah sangat jelas bahwa Freeport bukan hanya Indonesia saja yang control saat ini, mulai dari 2021 Inalum menyatakan bahwa dia control dengan pembagian 51 persen tetapi angka nominal daripada 51 persen tersebut tidak jelas dan sesungguhnya 90 persen masih dikuasai oleh Amerika,” jelas Jeffrey.

Jeffrey menambahkan bahwa terdapat 24 kroni-kroni Amerika dan yang terjadi pertanyaan besar saat ini apakah Indonesia mau terus diperalat oleh Amerika untuk melakukan banyak dosa di atas Tanah Papua.

“Atau tetap menjadi Satpam Amerika,” tambah Jeffrey

Menurut Jeffrey saat ini Amerika secara sembunyi-sembunyi di belakang mendesain semua strategi untuk mencuri semua kekayaan ekonomi dengan mengatasnamakan demokrasi, hak asasi manusia.

Dalam wawancara di channel youtube Paradox Papua, Jeffrey mengungkapkan bahwa pencurian besar-besaran dengan mesin-mesin raksasa yang bekerja kerja siang malam di Tanah Papua.

Bahkan mereka menghancurkan tempat-tempat sakral dan Kudus serta sumber kehidupan orang Papua dihancurkan.

Dalam kesempatan itu Ketua OPM TPNPB juga menyinggung resolusi 2504, di mana resolusi ini tidak akan lahir jika tidak adanya Penentuan Pendapat Rakyat yang disebut dengan Pepera 69.

Jeffrey P Bomanak mengungkapkan bahwa sebenarnya Indonesia tidak berhak memerdekaan Papua karena ada pihak lain yang berkuasa di atas Tanah Papua.-tangkapan layar youtube@paradoxpapua-

Resolusi 2504 ini juga tak lepas dari New York Agreement, yang mana saat itu pemerintah Indonesia memiliki tekanan politik sebagai negara Indonesia baru saja merdeka.

New York agreement itu ditandatangani sepihak oleh pemerintah Indonesia atas inisiatif Amerika karena memiliki kepentingan atas Freeport di Papua.

Hal ini dikarenakan saat itu Indonesia betul-betul membutuhkan banyak uang untuk membangun Indonesia, sehingga Soekarno harus melakukan pendekatan ekonomi finansial dengan Amerika.

Dalam kesempatan itu Jeffrey juga menyinggung bahwa pihaknya tetap konsisten dalam perundingan untuk pembebasan Pilot Philips Marten.

Menskipun demikian Jeffrey juga mengakui ada pihak-pihak baik eksternal maupun internal yang mencoba untuk mengagalkan negosiasi pembebasan pilot Susi Air tersebut.

Sayangnya Jeffrey tidak mengungkapkan kondisi dari Pilot Susi Air yang telah ditawan sejakawal tahun 2023.***

Baca Juga : Serba-serbi Penyelamatan Pilot Susi Air: Lambatnya Upaya Pembebasan Pemerintah RI Dipertanyakan Publik