Spanyol Jadi Negara Eropa Pertama yang Berikan Cuti Menstruasi

WJtoday, Spanyol - Pemerintah Spanyol akan menetapkan aturan cuti  menstruasi kepada para pegawai perempuan. Tak tanggung-tanggung pemerintah Spanyol akan menawarkan tiga hari sebagai cuti menstruasi.

Dikutip Huffington Post, Jumat (13/5/2022), aturan cuti menstruasi selama tiga hari untuk para pegawai perempuan yang mengalami nyeri haid parah, termasuk dalam kebijakan yang akan dipilih pada rapat kabinet pekan depan, bersama dengan penerapan kebijakan untuk menyediakan pembalut di sekolah.

Rancangan aturan ini diketahui muncul setelah Menteri Luar Negeri untuk Kesetaraan dan Kekerasan Gender Spanyol, Angela Rodríguez mengumumkan pada Maret lalu bahwa langkah-langkah baru akan diambil untuk mendukung kesehatan menstruasi dan reproduksi, termasuk cuti medis bagi perempuan yang pulih dari aborsi, sebagaimana dilapor Newsweek.

“Jika seseorang memiliki penyakit dengan gejala seperti itu, diberikan, jadi hal yang sama harus terjadi dengan menstruasi, memungkinkan seorang wanita dengan periode yang sangat menyakitkan untuk tinggal di rumah," kata Rodriguez kepada outlet berita El Periódico.

"Jika seseorang memiliki penyakit dengan gejala seperti itu, dispensasi sementara diberikan. Jadi hal yang sama harus terjadi dengan menstruasi, saat seorang wanita sedang merasakan yang sangat menyakitkan untuk bisa tinggal di rumah," kata Angela Rodriguez.

Menteri Angela menambahkan, kebijakan pemberian cuti menstruasi ini adalah definisi gejala nyeri haid yang serius.

"Penting untuk mengklarifikasi apa itu nyeri haid yang menyakitkan. Kita tidak berbicara tentang sedikit merasa tidak nyaman, tetapo gejala serius seperti diare, sakit kepala parah, hingga demam,” lanjutnya.

Penerapan kebijakan untuk menimalisasi kesenjangan gender di negara Matador tersebut, kabarnya akan disetujui oleh pemerintah Spanyol pada hari Selasa depan.

Dengan kebijakan ini, Spanyol akan menjadi negara pertama di benua Eropa yang memiliki kebijakan pemberian cuti menstruasi kepada para pegawai perempuannya. 

Meskipun benefit seperti ini sebelumnya sudah diimplementasikan di banyak negara lainnya, seperti Indonesia, China, Korea Selatan, Taiwan hingga Zambia.***