Staf Erick Thohir: Kementrian BUMN Dibubarkan, Diganti Superholding Belum Tentu Efektif
WJtoday, Jakarta - Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok mengusulkan agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan. Ahok menilai Kementerian BUMN tidak efisien dalam tata kelola perusahaan pelat merah selama ini.
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga merespons usulan tersebut.
Kata Ahok, lebih baik Kementerian BUMN diganti dengan pembentukan superholding seperti yang dilakukan Pemerintah Singapura melalui Temasek (sebuah perusahaan investasi Pemerintah Singapura).
Namun menurut Arya, gagasan Ahok harus dipikirkan matang-matang sebelum dieksekusi.
"Jadi kita uji dulu ini semua. Kita jangan buru-buru mau superholding. Itu ide besar memang, tapi kita lihat dulu apakah ini efektif nggak? Sekarang ini kan masih sendiri-sendiri ini, masih jauh dari pemikiran superholding, jauh sekali," kata Arya, Rabu (16/9).
Menurutnya, sebelum sampai pada pembentukan superholding, rantai pasok (supply-chain) antar BUMN harus berjalan dengan baik terlebih dahulu.
Ide superholding juga sebenarnya sudah dicanangkan Kementerian BUMN sejak lama.
Namun saat ini, rantai pasok antar BUMN masih perlu diperbaiki. Oleh karenanya, pihaknya saat ini bakal terus fokus memastikan rantai pasok tersebut bisa sejalan.
"Jadi nanti kita lihat dengan kondisi supply chain-supply chain antara klaster-klaster, misalnya klaster pertanian gitu. Itu adalah cara-cara kita untuk bagaimana membangun supply chain end-to-end dari BUMN yang satu sampai akhir gitu. BUMN farmasi, bagaimana kita gabungkan rumah sakit yang tercecer dan bergabung jadi RS BUMN dengan IHC," jelasnya.
Arya bilang, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan memastikan hal tersebut berjalan sesuai rencana terlebih dahulu, baru Kementerian BUMN bisa melangkah ke arah pembentukan superholding.
"Itu yang kita sampaikan juga di DPR. Di Komisi 6 sudah kita sampaikan mengenai strategi kita mengenai klaster-klaster, dan DPR juga melihat itu adalah cara langkah kita untuk bisa mendapatkan kondisi saat ini yang terbaik," tandasnya.***
