Terima Keluhan Petani soal Debit Air, Pj Bupati Berharap Kuningan Mendapat Banyak Bantuan Titik Pompanisasi
WJtoday, Kuningan - Penjabat Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat mengikuti Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan dan Produktifitas Pertanian di Jawa Barat. Diikuti oleh seluruh Bupati/Walikota se Provinsi Jawa Barat, acara berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Kamis (18/4).
Pada rakor tersebut, Kementerian Pertanian sudah mengalokasikan bantuan pompanisasi sebanyak 2.500 titik untuk akselerasi perluasan tanam sawah tadah hujan di Jabar.
Hal ini karena Musim panen raya sudah dimulai pada akhir bulan April hingga awal Mei 2024. Selanjutnya musim tanam akan dilaksanakan pada bulan Juni.
Namun berdasarkan prakiraan BMKG setelah bulan Mei curah hujan akan terus menurun sehingga dikhawatirkan akan terjadi kekeringan dan berpotensi gagal panen.
Kementerian Pertanian sudah mengantisipasi hal tersebut dengan memaksimalkan produksi sawah tadah hujan atau padi gogo melalui kegiatan pompanisasi.
Iip Hidajat berharap Kuningan akan mendapatkan banyak bantuan titik pompanisasi, mengingat beberapa waktu lalu pada Panen Raya musim pertama, Iip mendapatkan keluhan dari Kepala Desa dan petani tentang debit air yang ditakutkan akan berkurang sehingga perlu pompanisasi untuk kelancaran musim tanam.
“Kelanjutannya nanti hari Jumat, Sekda dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten/Kota se-Jawa Barat akan diundang kembali terkait jumlah titik pompanisasi yang dibutuhkan." ujar Iip dalam siaran pers, dikutip Jumat (19/4/2024).
"Nanti dirumuskan CPCL (Calon Penerima dan Calon Lokasi) per Kabupaten berapa. Tentu kami berharap Kuningan dapat titik pompanisasi yang cukup untuk kebutuhan petani” imbuhnya.
Dalam rapat tersebut, Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menyampaikan perlunya peningkatan produksi sawah tadah hujan untuk mengejar target produksi gabah sebanyak 11 juta ton lebih tahun ini.
“Perlu ada instrumen untuk menjaga ketersediaan air antara lain dengan pompanisasi. Namun penerima pompanisasi harus jelas dan sesuai target sehingga saya meminta pemerintah kabupaten/kota membuat pemetaan lahan dan lokasinya,” ujar Bey dalam siaran pers, dikutip Jumat (19/4/2024).
Selain itu, menurut Bey, perlu koordinasi dengan pihak TNI/Polri untuk menjaga program pompanisasi. Jika perlu di setiap alat pompanisasi disematkan GPS atau menggunakan pengawasan secara digital.
“Maksimalkan juga resi gudang dan pusat distribusi Jabar sebagai instrumen pengendalian stok dan harga pangan, ” tegasnya.
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Komjen Setio Budi mengatakan, TNI dan kementerian sudah bekerja sama untuk program pompanisasi, termasuk untuk wilayah Jabar yang kebagian 2.500 titik.
Sebanyak 201.702,6 hektare sawah tadah hujan serta beberapa sawah irigasi akan menjadi sasaran dari pompanisasi tersebut sesuai prioritasnya sehingga ia meminta Pemprov Jabar segera menyampaikan peta lokasi dan lahan petani mana saja yang berhak mendapatkan pompanisasi.
“Saya berharap ada akselerasi di Jabar sebab hingga 15 April 2024, dari total luas lahan sawah tadah hujan itu hanya 5.630 hektare yang sudah mulai percepatan tanam, jumlahnya masih sangat kecil,” jelas Setio Budi.
Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman meminta Bupati/Wali Kota di Jabar sesegera mungkin menindaklanjuti kebutuhan Kementerian Pertanian, khususnya terkait peta lahan penerima bantuan pompanisasi.
“Baru 1.300 titik yang sudah terealisasi untuk 13.000-an hektare lahan. Kementerian Pertanian bahkan siap jika Jabar menambah kebutuhan pompanisasi hingga 5.000 titik,” tegasnya. ***
