Buka Penyelidikan untuk Pemakzulan Presiden Joe Biden, Ini yang Ditemukan Parlemen AS

Buka Penyelidikan untuk Pemakzulan Presiden Joe Biden, Ini yang Ditemukan Parlemen AS

WJtoday, Jakarta - Parlemen Amerika Serikat (AS) membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden pada Kamis, (14/9/2023), setelah berbulan-bulan investigasi terhadap bisnis putra Biden, Hunter di luar negeri.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) Kevin McCarthy menyatakan bahwa selama penyelidikan berlangsung ia menemukan adanya tanda-tanda “budaya korupsi” dan menuntut pemeriksaan lebih dalam.

"Ini adalah dugaan penyalahgunaan kekuasaan, penghalangan dan korupsi," kata McCarthy dalam sebuah pernyataan pada Selasa, (13/9/2023), sebagaimana dikutip dari Associated Press.

Meski mengatakan adanya dugaan tersebut, DPR AS belum menemukan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Joe Biden sendiri.

Gedung Putih mengecam penyelidikan ini, mengatakan bahwa Partai Republik yang menguasai DPR tidak memiliki dasar untuk melakukan penyelidikan pemakzulan.

"Anggota DPR dari Partai Republik telah menyelidiki Presiden selama 9 bulan, dan mereka tidak menemukan bukti kesalahan," ujar juru bicara Gedung Putih, Ian Sams.

"Anggota-anggota Partai Republiknya sendiri telah mengatakan demikian,” tambahnya.

Penyelidikan pemakzulan ini merupakan penyelidikan yang dilakukan ketika seorang pejabat federal, seperti presiden, pejabat kabinet, dan hakim, melakukan kesalahan berat. 

Meskipun DPR AS memiliki wewenang untuk memakzulkan pejabat federal, namun hanya Senat yang memiliki kuasa untuk memberhentikan seseorang dari jabatannya.

Menurut laporan Reuters, ada beberapa kasus serupa yang melibatkan Presiden Joe Biden di mana Partai Republik menuduhnya melakukan tindakan korupsi.

Berikut ini adalah tiga bukti yang sudah diungkap oleh investigasi Partai Republik.

1. Diduga mengambil keuntungan dari bisnis putranya, Hunter Biden 

Partai Republik AS menuduh Joe Biden mengambil keuntungan dari transaksi bisnis putranya, ketika ia menjabat sebagai wakil presiden periode 2009-2017. Menurut Komite Pengawasan DPR, Biden kerap bertemu dengan rekan bisnis Hunter selama periode tersebut.

Namun, salah satu rekan bisnis Hunter, Devon Archer, mengatakan bahwa Biden tidak pernah melibatkan urusan bisnis di setiap percakapan yang mereka lakukan.

Pada 2020, Partai Republik kembali menuduh Biden atas tuduhan korupsi di sebuah perusahaan Ukraina, Burisma. Tuduhan itu kemudian dibatalkan oleh FBI karena tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut.

2. Menekan jaksa penuntut Ukraina

Saat Biden masih menjabat sebagai wakil presiden, Partai Republik membuat tuduhan bahwa Biden menekan Ukraina untuk mencopot jabatan seorang jaksa agung bernama Viktor Shokin.

Hal ini dikarenakan pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, Shokin diyakini tidak melakukan cukup banyak hal untuk memberantas korupsi. Pemecatan Shokin juga didukung oleh Uni Eropa dan International Monetary Foundation (IMF).

Partai Republik mengklaim bahwa pencopotan jabatan Shokin ini dilakukan untuk melindungi “uangnya” di Burisma dan Hunter Biden dari kemungkinan penyelidikan korupsi.

Akan tetapi, penyelidikan yang dilakukan oleh Senat Partai Republik pada 2020 terhadap kasus ini tidak membuahkan hasil. Mereka tidak menemukan bukti kesalahan yang dilakukan oleh Joe Biden, yang menjabat sebagai wakil presiden pada saat itu.

Adanya campur tangan politik dalam tuntutan Hunter Biden

Hunter Biden, putra Presiden Joe Biden yang berjuang melawan kecanduan narkoba dan alkohol, telah berada di bawah penyelidikan federal sejak 2019.

Jaksa Khusus AS David Weiss menuntut Hunter atas tuduhan kegagalan pembayaran pajak dan senjata api, sayangnya tuduhan ini ditolak oleh hakim pada Juli 2023. Weiss berencana kembali mengajukan tuntutan baru pada akhir Agustus lalu.

Jaksa Agung AS Merrick Garland mengangkat Weiss menjadi penasihat khusus pada Agustus lalu untuk memberinya untuk memberinya wewenang dan indepedensi.

Sebelumnya pada Desember 2020, seorang mantan agen FBI mengungkapkan rasa frustasinya ke Komite Pengawas karena adanya “campur tangan” dari para petinggi yang memblokir akses wawancara dengan Hunter Biden. Tak lama setelah itu, Joe Biden diangkat menjadi Presiden Amerika Serikat sampai saat ini.***