KPK Tak Dukung Program Vaksinasi Berbayar
WJtoday, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mendukung Vaksinasi Berbayar atau program vaksin gotong royong (GR) melalui PT Kimia Farma Tbk. Pasalnya, efektifitas program tersebut dinilai rendah serta berisiko dalam tata kelolanya.
“KPK tidak mendukung pola vaksin GR melalui Kimia Farma karena efektifitasnya rendah sementara tata kelolanya beresiko,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Rabu (14/7).
KPK, kata dia, mendorong adanya transparansi dan distribusi vaksin yang lebih besar.
Ia mengatakan, Kemenkes perlu memiliki data peserta vaksin dengan berbasis data karyawan yang akuntabel dari badan usaha, swasta, instansi, lembaga organisasi pengusaha, atau asosiasi.
Menurut Firli, dirinya hadir dalam rapat koordinasi pelayanan vaksin mandiri dan gotong royong pada Senin (12/7) kemarin.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Dalam rapat itu, Firli menyampaikan materi potensi fraud mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi program.
“Saya juga menyampaikan saran strategis menyikapi potensi fraud, jika vaksin mandiri dilaksanakan berbayar ke masyarakat serta vaksinasi selanjutnya,” kata Firli.
Meski tidak memiliki kapasitas mengintervensi pembuatan keputusan, Firli mengatakan perlu dipastikan tidak ada korupsi pada program tersebut. ***
