Dalami Aliran Dana dari Syahrul Yasin Limpo ke NasDem, KPK Akan Ungkap Jumlahnya
WJtoday, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bakal mendalami aliran uang dugaan kasus korupsi mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yasin Limpo ke Partai Nasional Demokrat (NasDem).
KPK merasa perlu mendalami soal aliran dana tersebut mengingat Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjabat sebagai Dewan Pakar Partai Nasdem, ditambahn kini statusnya sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). KPK akan membuka jumlah aliran uang diduga hasil korupsi SYL ke Partai NasDem.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan hal tersebut merespons pengakuan Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni yang mengatakan fraksi partainya di DPR sempat menerima bantuan bencana alam berupa uang Rp20 juta dari SYL. Sahroni mengaku tidak mengetahui sumber uang tersebut.
"Pada saatnya pasti akan dibuka berapa jumlah temuan awal aliran uang tersebut sebagai bagian transparansi dan akuntabilitas KPK dalam menyelesaikan perkara korupsi," ujar Ali saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Kamis (12/10).
SYL yang merupakan kader Partai NasDem resmi diumumkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Rabu (11/10) malam.
Selain SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka.
Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada Rabu (11/10). Ia ditahan selama 20 hari pertama hingga 30 Oktober 2023.
Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan kemarin.
SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar Rp13,9 miliar. Uang itu di antaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard.
Uang Rp13,9 miliar tersebut berbeda dengan uang Rp30 miliar yang ditemukan tim penyidik KPK saat menggeledah rumah dinas menteri SYL di Jalan Widya Chandra, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Atas perbuatannya, SYL dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.***
