Dugaan Korupsi di Kemnaker Terjadi Saat Cak Imin Menjabat, KPK Siap Periksa

WJtoday, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) terjadi saat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat.

“(Kasus di Kemnaker terjadi, red) 2012. Ya, di searching (siapa yang menjabat sebagai menteri, red),” kata Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 1 September.

Cak Imin diketahui menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014. Saat itu, dia tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Oleh sebab itu KPK berpeluang memanggil Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait kasus korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker.

“Semua pejabat di tempus (waktu) itu dimungkinkan kita minta keterangan,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur kepada wartawan ke gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 1 September.

Bahkan, Asep membenarkan bahwa salah satu tersangkanya adalah berinisial RU atau Reyna Usman saat menjabat sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Salah satu tersangkanya adalah saudara RU, memang waktu itu Dirjen di sana pada saat 2012," pungkas Ali.

Asep mengatakan dugaan korupsi itu perlu didalami dari semua pihak. Termasuk, mereka yang menjadi pejabat di Kemnaker saat proyek di tahun 2012 itu menjadi bancakan.

“Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya jangan sampai ada secara pihak si A menuduh si B, si C menuduh si B lalu si B tidak kita mintai keterangan kan itu janggal,” tegasnya.

“Jadi semua yang terlibat yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan di bukti-bukti kita akan minta keterangan,” sambung Asep.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengatakan ada tiga tersangka yang ditetapkan dalam kasus korupsi di Kemnaker ini. Meski belum disampaikan KPK, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta dikabarkan turut terlibat.

Adapun nilai proyek pengadaan sistem informasi yang diduga menjadi bancakan para pelaku mencapai sekitar Rp20 miliar.

Wakil Ketua Alexander Marwata menyebut sistem ini diduga dikorupsi hingga akhirnya tak bisa digunakan untuk mengawasi TKI.

“Yang bisa komputer saja untuk mengetik dan lain sebagainya. Tapi, sistemnya sendiri enggak berjalan,” tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 24 Agustus.***